Mediarakyatpapua.com, Mimika
Warga Jalan Busiri, Kelurahan Inauga, Distrik Wania, Papua Tengah, memalang ruas jalan tersebut sebagai bentuk protes kepada Dinas Perumahan, Kawasan dan Pemukiman karena tidak dilibatkan dalam proyek pembangunan sembilan Rumah Layak Huni( RLH).
Aksi yang dilakukan, Sabtu(9/11/2024) sekitar pukul 15.30 WIT, sempat membuat kendaraan yang melintas terhenti sampai aksi tersebut selesai dilakukan.
RLH yang dibangun sejak awal Oktober masing-masing di RT 1 satu rumah, RT 2 tiga rumah, RT 3 satu rumah, RT 4 dua rumah dan RT 9 dua rumah.
Diketahui anggaran pembangunan dua unit rumah berjumlah Rp.899.820.900
Tokoh Perempuan Kamoro, Rika Akamuri mengatakan, sebelum pembangunan RLH, ia sempat didatangi dinas tersebut
tiga kali dan ia titipkan agar anak-anak muda dilibatkan.
“Hari ketiga mereka turun saya bilang tolong libatkan kita punya anak-anak, tolong kasih lapangan kerja biar sedikit mereka ikut awasi. Mungkin jaga kendaraan, apapun mereka harus masuk di dalam. Itu Mama punya permintaan tapi sampai rumah-rumah selesai tidak ada. Kita punya tempat tapi jadi penonton saja,” ungkap Rika.
Ia berharap aksi ini dilakukan agar pemerintah bisa melibatkan warga lokal sehingga ada pemberdayaan masyarakat asli Papua.
” Mama ini sakit hati betul kalau saya lihat begitu ini daerah kami. Bukan mereka tidak tahu kerja tidak bangunan maupun proyek bagaimana, mereka juga sudah terbiasa kerja. Ini dari pagi sebenarnya kita sudah ribut.Tunggu-tunggu begini tidak ada satu dua orang yang mereka panggil untuk kerja termasuk di proyek jalan ini,”tambahnya.
Sementara itu Pernus Tarasen mengatakan, Pemerintah perlu melakukan supervisi dengan melibatkan warga setempat.
“Ini kompleks anak-anak asli Kamoro
ada sekitar 150 anak muda. Kami sayangkan sekali bahwa tidak ada orang pemerintah yang datang supervisi dan kalau mereka supervisi, harusnya mereka lihat bahwa tidak ada orang kamoro satupun yang kerja,”tutur Pernus yang juga Sekretaris Papua Youth Creative Hub( PYCH).
Kata Pernus, sangat disayangkan Pemda gencar dengan pemberdayaan masyarakat namun fakta dilapangan tidak demikian.
“Bagaimana kita mau memberdayakan orang Papua, bagaimana kita mau kasih kerja kepada orang Papua kalau kemudian pekerjaan di tempat kita tidak melibatkan warga lokal,” katanya.
Pernus berharap pemerintah yang katanya adalah perpanjangan tangan dari Tuhan di Timika ini harusnya bisa memberikan pekerjaan kepada anak- anak muda asli Papua.
“Jangan cuma kasih proyek di belakang- belakang meja tapi mereka (pemerintah,red) juga harus turun ke lapangan dan lihat apakah ada keterlibatan masyarakat di tempat kegiatan itu atau tidak. Jangan sampai proyek yang sama di Inauga itu juga akan terjadi di tempat-tempat lain,”tandasnya
Adapun 9 RLH yang dibangun sudah selesai dikerjakan untuk ditempati.
